Yth. Ketua PGRI Cabang : Untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, bahwa info Organisasi secara nasional lewat SMS hanya berasal dari Pengurus Besar PGRI yang diteruskan oleh PGRI Jatim kemudian diteruskan oleh PGRI Jember, karena belakangan ini ada Info sesat yang disebarkan oleh kelompok/orang yang mengatasnamakan Pengurus Besar PGRI, selanjutnya info dari PGRI Kabupaten tersebut harap diteruskan secara berjenjang ke Ranting. Terima Kasih...

Monday, February 9, 2015

Thursday, October 30, 2014

Pemesanan Kalender PGRI Jember 2015

Bagi anggota PGRI Kabupaten Jember yang berkenan untuk memesan desain kalender PGRI Kabupaten Jember silahkan dikoordinator kepada Ketua PGRI Cabang masing-masing.
Paling lambat tanggal 30 November 2014.

Harga cukup Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) saja.

untuk review desain dan hasil cetakan sebagai berikut :


design by : cahyabagusprianto - administrator

Sunday, February 16, 2014

Sosialisasi Perlindungan Anak Dan Tipikor

Pada era supremasi hukumdan era yudikatif kemampuan memahami peraturan perundangan merupakan hal yang penting sangat menentukan kemberhasilan dan keselamatan pelaksanaan tugas bagi guru dalam pendidikan dan pembelajaran demikian pula guru  yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dari berbagai temuan  empiris banyak pendidik yang tersangkut masalah hukum ternyata disebabkan oleh  kurangnya atau ketidaktahuanya  terhadap  hukum yang secara yuridis telah diberlakukan dalam wilayah hukum kita. Secara spesifik problem yang ada pada dunia pendidikan khususnya sekolah adalah sebagai berikut:
  1. Kurangnya pemahaman kepala sekolahdan guru terhadap UU anti korupsi sehingga sering tersangkut kasus korupsi yang seharusnya dapat dihindari
  2. Banyak kepala sekolah dan guru yang karena kelalaiannya tersangkut kasus pelanggaran UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Dari kondisi diatas kiranya diperlukan program khusus berupa sosialisasi kepada kepala sekolah tentang undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak agar tidak terjadi pelanggaran dalam melaksanakan tugas, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi, agar kepala sekolah dapat melaksanakan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) dengan baik dan benar.